Pengertian
Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti resmi bahwa sebuah badan usaha jasa konstruksi mampu mengerjakan jenis pekerjaan tertentu pada skala tertentu. Sertifikat ini memuat klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi usaha, dan dicatat oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Dalam praktik, SBU diminta hampir di setiap pengadaan pekerjaan konstruksi, baik pemerintah maupun swasta. SBU juga menjadi tanda bagi mitra dan pemilik proyek bahwa perusahaan Anda memiliki tenaga kerja bersertifikat dan sistem kerja yang memenuhi standar nasional.
Istilah penting
Memilih kombinasi yang tepat menentukan proyek apa yang boleh Anda ikuti. Ini yang kami petakan di awal konsultasi.
| Istilah | Artinya | Yang perlu Anda putuskan |
|---|---|---|
| Jenis usaha | Jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan konstruksi terintegrasi | Mengikuti kegiatan usaha dan KBLI di NIB |
| Klasifikasi | Kelompok besar bidang pekerjaan, misalnya bangunan gedung atau bangunan sipil | Bidang yang menjadi fokus usaha |
| Subklasifikasi | Rincian jenis pekerjaan di dalam klasifikasi | Disesuaikan dengan paket tender yang dibidik |
| Kualifikasi | Skala kemampuan usaha: kecil, menengah, atau besar | Bergantung pada kemampuan keuangan, tenaga kerja, dan peralatan |
| Penanggung jawab | Tenaga kerja ber-SKK yang ditunjuk sebagai penanggung jawab badan usaha, teknik, dan subklasifikasi | Siapa personel yang SKK-nya sesuai |
Penanggung jawab belum punya SKK yang sesuai? Urus dulu lewat layanan SKK konstruksi.
Persiapan
Daftar akhir mengikuti kualifikasi dan subklasifikasi yang diajukan. Kami kirim daftar periksa khusus setelah konsultasi.
Tahapan
KBLI, target tender, dan kesiapan personel dicocokkan untuk menentukan subklasifikasi dan kualifikasi.
Data perusahaan, tenaga kerja, keuangan, dan peralatan disusun dan diperiksa konsistensinya.
Permohonan diajukan ke Lembaga Sertifikasi Badan Usaha. Kekurangan data harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan.
LSBU menerbitkan perjanjian sertifikasi dan tagihan, lalu bukti bayar diunggah tepat waktu.
Asesor menilai kelayakan data. Kami dampingi dan tanggapi setiap catatan.
LSBU memutuskan, LPJK memberi nomor dan mencatat SBU, lalu data diteruskan ke sistem perizinan.
Regulasi
Dengan berlakunya PP No. 28 Tahun 2025, SBU tidak lagi termasuk daftar perizinan berusaha di OSS. Pengaturannya dipindahkan ke peraturan Kementerian Pekerjaan Umum. Selama aturan pelaksananya belum lengkap, ketentuan lama masih menjadi acuan.
Permen PU No. 6 Tahun 2025 menyatakan SBU yang sudah terbit tetap berlaku, tetapi pemegangnya wajib melakukan konversi dalam enam bulan sejak surat pemberitahuan. SBU yang tidak dikonversi tidak bisa dipakai untuk kontrak baru.
Lingkup kerja
Biaya pengurusan SBU berbeda untuk setiap perusahaan. Faktor utamanya adalah jumlah subklasifikasi, kualifikasi usaha, dan apakah SKK penanggung jawab sudah siap. Tidak ada biaya tersembunyi: semua komponen kami tulis di penawaran.
FAQ SBU
Bisa, selama NIB sudah memuat KBLI jasa konstruksi dan perusahaan memiliki tenaga kerja ber-SKK yang memenuhi syarat sebagai penanggung jawab. Kualifikasi yang dapat diajukan menyesuaikan kemampuan usaha saat ini.
Permohonan dinilai oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU). Setelah disetujui, SBU diberi nomor dan dicatat oleh LPJK.
Menurut Permen PU No. 6 Tahun 2025, SBU yang tidak dikonversi dalam enam bulan sejak surat pemberitahuan tidak dapat digunakan untuk kontrak baru, meski masih bisa dipakai menyelesaikan kontrak yang sedang berjalan.
Bisa. Penambahan subklasifikasi diajukan sebagai perubahan SBU, dengan syarat tenaga kerja dan peralatan pendukungnya tersedia.
Tidak wajib. Sebagian besar proses bisa dilakukan daring. Kantor kami di Surabaya dan Jakarta terbuka bila Anda ingin bertemu langsung.
Kirim NIB dan daftar subklasifikasi yang dibutuhkan, kami bantu cek kekurangannya.